Demikian Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai penjagaan oleh aparat TNI dan TNI itu sebagai tindakan yang sangat berlebihan. Apa yang dilakukan pemerintah dengan mengerahkan aparat keamanan, tak ubahnya di medan peran dan teror yang mengerikan. "Saya melihat UN itu sudah menjadi horor dan teror," ujar Sekjen IGI M.Ihsan.
Menurut Ihsan, tindakan ini sama artinya pemerintah sudah tidak percaya lagi kepada instansi pendidikan dalam mengawasi UN. "Ini sudah keterlaluan, instansi pendidikan sudah tidak dipercaya lagi," pungkasnya.
Ihsan menjelaskan kalau memang pemerintah takut UN terjadi kecurangan, tidak perlu menggunakan TNI dan Polri, Diknas masih bisa menggunakan instansi pendidikan dari perguruan tinggi dan pengawas independen yang bisa di sumpah. Karena memang perguruan tinggi itu sangat berkepentingan sekali dengan UN.
Kalaupun terjadi praktek kecurangan dalam UN, kata Ihsan, itu merupakan kesalahan pemerintah, karena para pelaku tidak pernah di proses supaya kapok dan tidak mengunglanginya lagi. "Selain itu para pelaku kebanyakan berasal dari pemerintah, seperti kepala sekolah dan instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tegasnya.
Sebelumnya, anggota DPR mulai mempersoalkan kehadiran aparat kepolisian dan TNI sejak proses pendistribusian hingga pengamanan jalannya ujian nasional (UN). Menurut anggota Komisi X DPR RI, M Nasrudin, keberadaan TNI dan Polri dalam UN perlu di evaluasi. Pasalnya, kehadiran aparat dinilai mengganggu psikologis siswa yang akan mengerjakan ujian.
Ihsan menjelaskan kalau memang pemerintah takut UN terjadi kecurangan, tidak perlu menggunakan TNI dan Polri, Diknas masih bisa menggunakan instansi pendidikan dari perguruan tinggi dan pengawas independen yang bisa di sumpah. Karena memang perguruan tinggi itu sangat berkepentingan sekali dengan UN.
Kalaupun terjadi praktek kecurangan dalam UN, kata Ihsan, itu merupakan kesalahan pemerintah, karena para pelaku tidak pernah di proses supaya kapok dan tidak mengunglanginya lagi. "Selain itu para pelaku kebanyakan berasal dari pemerintah, seperti kepala sekolah dan instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tegasnya.
Sebelumnya, anggota DPR mulai mempersoalkan kehadiran aparat kepolisian dan TNI sejak proses pendistribusian hingga pengamanan jalannya ujian nasional (UN). Menurut anggota Komisi X DPR RI, M Nasrudin, keberadaan TNI dan Polri dalam UN perlu di evaluasi. Pasalnya, kehadiran aparat dinilai mengganggu psikologis siswa yang akan mengerjakan ujian.
